Dedi Mulyadi Siapkan Rp600 Miliar untuk Pendidikan Gratis Bagi Siswa Tak Tertampung di Sekolah Negeri

MERAHPUTIH I BANDUNG — Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga miskin di provinsi itu. Baik di sekolah negeri maupun swasta, Dedi memastikan tak ada anak miskin yang akan tertinggal dari bangku pendidikan karena alasan biaya.

“Pokoknya begini, pemerintah akan menanggung seluruh masyarakat miskin untuk sekolah gratis di negeri atau swasta,” ujar Dedi, Jumat, 16 Mei 2025, di Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Dedi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan dana sebesar Rp600 miliar untuk mendanai siswa kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri. Dana tersebut, kata dia, akan dialokasikan untuk membiayai pendidikan mereka di sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah.

“Kalau sekolah pemerintah tidak bisa nampung, ya sekolah swasta. Kan kita kerja sama nanti. Yang sekarang sudah ada existing Rp600 miliar,” ujarnya.

Langkah ini sejalan dengan instruksi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menteri Abdul Mu’ti sebelumnya meminta pemerintah daerah untuk ikut serta dalam menampung siswa yang gagal masuk sekolah negeri akibat keterbatasan daya tampung.

“Murid yang tidak tertampung di sekolah negeri difasilitasi oleh Pemda untuk belajar di sekolah swasta yang terakreditasi, sesuai kemampuan keuangan daerah,” kata Mu’ti di Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran mendatang. Pada Pasal 28 ayat (5) peraturan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melibatkan satuan pendidikan swasta terakreditasi atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain, bila sekolah negeri tidak mampu menampung seluruh peserta didik baru.

Gubernur Dedi menyebut kebijakan ini sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap rakyat miskin dalam hal pendidikan, yang menurutnya merupakan hak dasar yang tak boleh dikomersialisasikan.

“Kami tidak ingin ada anak-anak miskin yang putus sekolah hanya karena tidak diterima di sekolah negeri. Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan, maka negara wajib hadir,” kata Dedi.

Dedi menambahkan, kerja sama dengan sekolah swasta akan dibarengi dengan verifikasi menyeluruh terhadap data calon siswa penerima bantuan, guna memastikan hanya keluarga miskin yang benar-benar mendapatkan subsidi tersebut.

“Jangan sampai yang mampu ikut-ikutan. Nanti bisa menggeser hak mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

Langkah strategis ini menjadi bagian dari komitmen Dedi Mulyadi dalam reformasi pendidikan di Jawa Barat, dengan harapan meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya di jenjang pendidikan menengah, yang masih menyisakan kesenjangan cukup lebar di beberapa daerah pelosok.

Dengan dukungan regulasi pusat dan komitmen anggaran daerah, Dedi berharap tak ada lagi anak-anak Jawa Barat yang tersisih dari sistem pendidikan hanya karena kendala ekonomi. “Pendidikan harus merata, tidak boleh eksklusif. Dan negara tidak boleh kalah oleh keterbatasan,” pungkasnya. (red)

Editor : Redaksi