Khofifah Tancap Gas di Mojokerto, Kapasitas SPAM Mojolagres Naik 50 Persen dan Bansos Rp5 Miliar Lebih Digelontorkan

MERAHPUTIH I MOJOKERTO – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kembali menegaskan komitmennya memperkuat layanan dasar masyarakat. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Mojokerto, Kamis (26/2) sore, Khofifah meresmikan penambahan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mojolagres sekaligus menyerahkan bantuan sosial (bansos) dan tali asih bagi pilar kesejahteraan sosial.

Dua agenda tersebut menjadi penanda keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat, mulai dari akses air bersih hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Peresmian diawali di Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru SPAM Regional Mojolagres yang berlokasi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. Penambahan IPA berkapasitas 100 liter per detik membuat total kapasitas layanan meningkat dari 200 liter per detik menjadi 300 liter per detik.

“Dari sebelumnya eksisting 200 liter per detik, sekarang menjadi total 300 liter per detik,” ujar Khofifah usai seremoni peresmian.

Penambahan kapasitas yang dikerjakan pada 2025 tersebut ditujukan untuk menjawab kebutuhan air bersih yang terus meningkat di tiga wilayah layanan, yakni Kabupaten Mojokerto, Lamongan, dan Gresik. Proyek senilai Rp50,3 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 itu rampung dalam waktu 157 hari.

Dengan tambahan kapasitas ini, jumlah penerima manfaat melonjak dari sekitar 100 ribu penduduk menjadi kurang lebih 130 ribu pengguna. Artinya, ada tambahan sekitar 30 ribu jiwa yang kini dapat menikmati layanan air bersih secara lebih optimal.

Khofifah menegaskan bahwa pembangunan dan penguatan SPAM Mojolagres merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat infrastruktur dasar.

“Ini adalah fasilitas atau infrastruktur dasar untuk memberi layanan masyarakat secara maksimal,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, akses air bersih bukan sekadar soal ketersediaan, tetapi juga berkelindan dengan peningkatan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), penurunan angka stunting, serta kualitas kesehatan masyarakat secara umum.

Usai peresmian, Gubernur Khofifah melanjutkan agenda di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dalam kegiatan bertajuk Sapa Bansos, ia menyerahkan secara simbolis berbagai bantuan sosial serta tali asih kepada pilar-pilar kesejahteraan sosial.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui dinas terkait telah menetapkan alokasi bantuan sosial, biaya operasional (BOP), dan bantuan infrastruktur desa untuk Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2026. Total dana APBD yang digelontorkan mencapai Rp5.088.400.000.

Bantuan tersebut menyasar beragam sektor, mulai dari penguatan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial kelompok rentan, hingga pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur desa melalui skema Bantuan Keuangan (BK) Desa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, jajaran Forkopimda Kabupaten Mojokerto, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, serta sejumlah pejabat dari lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Adapun bantuan yang disalurkan meliputi:

• Program Keluarga Harapan (PKH) Plus untuk 1.383 lansia.
• Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) bagi 97 penerima manfaat.
• Program KIP Jawara kepada 370 penerima manfaat, terdiri dari 250 Putri Jawara dan 120 Putra Jawara.
• Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) sebesar Rp749.450.000.
• Bantuan Keuangan Desa (BKD) sebesar Rp800.000.000.

Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakatnya.

Menurutnya, berbagai program yang digelontorkan Pemprov Jatim menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mempercepat pembangunan serta menekan angka kemiskinan.

“Semoga bantuan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan warga. Kehadiran bantuan ini adalah upaya memastikan tidak ada warga yang tertinggal,” tegasnya.

Dengan kombinasi pembangunan fisik dan intervensi sosial tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara lebih merata dan berkelanjutan. (dpr) 

Editor : Redaksi