Lia Istifhama: Program MBG Harus Utamakan Higienitas dan Pengawasan Ketat

MERAHPUTIH I SURABAYA - Dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Kali ini, insiden tersebut menimpa ratusan pelajar dari 12 sekolah di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (11/5/2026). Sedikitnya 200 siswa harus mendapatkan penanganan medis setelah diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan.

Para siswa dilaporkan mengalami gejala mual, muntah hingga pusing sesaat setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan di sekolah. Mayoritas korban menjalani perawatan di Puskesmas Tembok Dukuh Surabaya, sementara beberapa siswa sempat dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut meski kondisi mereka relatif ringan.

Kasus ini langsung memicu respons cepat dari Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur. Sebagai langkah antisipatif, BGN memutuskan menutup sementara operasional SPPG Tembok Dukuh sambil menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan.

Langkah tegas BGN mendapat apresiasi dari anggota DPD RI Komite III, Lia Istifhama. Senator asal Jawa Timur itu menilai keputusan menutup sementara SPPG merupakan tindakan tepat untuk mencegah risiko lebih besar sambil menunggu hasil investigasi laboratorium.

“Kita sama-sama mendapatkan informasi bahwa sampel makanan sedang diuji laboratorium. Namun tentunya sambil menunggu hasil pun, langkah tegas memang harus dilakukan. Dan yang dilakukan BGN dengan menutup SPPG itu secara sementara, sangat tepat,” ujarnya.

Meski demikian, Lia menegaskan bahwa persoalan dugaan keracunan MBG tidak bisa hanya diselesaikan dengan langkah kuratif semata. Ia mengingatkan bahwa kasus serupa telah beberapa kali terjadi di berbagai daerah sehingga pemerintah perlu memperkuat sistem pencegahan.

“Dugaan keracunan akibat sajian menu MBG ini bukan peristiwa pertama. Ini sudah beberapa kali terjadi di berbagai tempat. Maka yang harus dipahami bersama adalah pentingnya langkah preventif. Penutupan SPPG itu langkah kuratif, sementara yang paling penting adalah pencegahan,” tegasnya.

Menurut Lia, tantangan utama dalam program MBG terletak pada kapasitas produksi makanan dalam jumlah besar setiap hari. Ia menilai tidak semua penyedia makanan memiliki kemampuan mengolah ribuan porsi dengan standar higienitas tinggi.

“Memasak 3.000 porsi bukan perkara mudah. Jika penyedia makanan tidak memiliki pengalaman usaha katering skala besar, maka potensi kesalahan pengolahan maupun penyajian sangat mungkin terjadi,” katanya.

Ia juga menyoroti pengakuan sejumlah siswa yang menyebut menu krengsengan yang mereka konsumsi memiliki rasa pahit. Hal itu, menurutnya, seharusnya bisa terdeteksi apabila pihak penyedia melakukan uji rasa sebelum makanan dibagikan.

“Apakah sebelum disajikan makanan tersebut sudah dicicipi terlebih dahulu? Kalau proses memasak dilakukan beberapa tahap untuk mencapai 3.000 porsi, maka setiap tahap pengolahan harus diuji kualitasnya. Jangan hanya batch pertama saja yang dicek,” ujarnya.

Lia mengaku sebelumnya telah mengingatkan persoalan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama BGN pada awal 2025 lalu. Saat itu, ia meminta agar target produksi 3.000 porsi tidak dijadikan patokan kaku bagi setiap SPPG.

“Skill mengolah makanan dalam jumlah jumbo tidak dimiliki semua orang, apalagi jika harus dilakukan setiap hari dengan waktu distribusi yang terbatas. Kalau dipaksakan tanpa kesiapan sumber daya dan standar yang ketat, maka risiko keracunan akan terus muncul,” tandasnya.

Kasus dugaan keracunan MBG di Surabaya ini kini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan segera mengungkap penyebab pasti insiden tersebut sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan keamanan pangan dalam program MBG.(pps)

Editor : Redaksi