MERAHPUTIH I JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara Jakarta, Senin (20/10), Kepala Negara meminta agar biaya haji diturunkan dan masa tunggu keberangkatan jamaah bisa dipangkas secara signifikan.
“Saya minta biaya haji harus terus turun. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” tegas Prabowo dalam arahannya.
Baca juga: Peresmian Lima Infrastruktur Baru: Prabowo Tegaskan Konektivitas Jadi Tulang Punggung Pemerataan
Instruksi itu disampaikan Presiden kepada Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf yang tengah berada di Arab Saudi untuk urusan kerja sama bilateral. Menurut Prabowo, langkah efisiensi tidak hanya akan meringankan beban calon jamaah, tetapi juga menjadi cerminan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Tak hanya menyoroti biaya, Prabowo juga menggarisbawahi lamanya antrean haji yang kini mencapai rata-rata 40 tahun. Ia menargetkan masa tunggu itu bisa ditekan hingga 26 tahun dalam beberapa waktu mendatang.
“Bayangkan, sekarang orang daftar umur 30, berangkat umur 70. Ini harus kita ubah. Saya yakin bisa,” ujar Prabowo dengan nada optimistis.
Keyakinan itu didasari pada keberadaan Kementerian Haji dan Umrah, lembaga baru yang dibentuk pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menangani urusan haji secara khusus. Sebelumnya, persoalan haji berada di bawah kewenangan Badan Penyelenggara Haji (BPH).
“Kementerian ini kita bentuk atas permintaan langsung dari Pemerintah Arab Saudi. Mereka bilang, ‘Urusan haji kami dipegang oleh menteri, jadi kami juga ingin berhadapan dengan pejabat setingkat menteri.’ Jadi, kita menyesuaikan,” ungkap Prabowo.
Dalam sidang itu, Presiden juga mengungkapkan kabar menggembirakan dari Riyadh. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pemerintah Arab Saudi mengubah undang-undangnya, yang kini mengizinkan negara asing memiliki lahan di Tanah Suci.
Kebijakan baru itu membuka peluang besar bagi Indonesia untuk membangun “Kampung Indonesia” di Kota Mekah. Menurut Prabowo, inisiatif ini merupakan hasil dari diplomasi intensif yang dijalankan pemerintah dalam beberapa bulan terakhir.
Baca juga: Presiden Prabowo Resmikan RS Kardiologi Emirates–Indonesia, Simbol Persahabatan Jakarta–Abu Dhabi
“Pemerintah Arab Saudi sudah menawarkan beberapa lahan strategis, bahkan yang lokasinya tak jauh dari Masjidil Haram,” ujar Presiden.
Namun, pembelian lahan tersebut tetap harus melalui mekanisme lelang terbuka yang diikuti sekitar 90 entitas dari berbagai negara. Prabowo menyebut dirinya telah mendapat pemberitahuan langsung dari Menteri Luar Negeri Arab Saudi terkait proses itu.
“Katanya, lelangnya ditutup tanggal 30 Oktober, dan yang ikut bidding ada 90 entitas. Ya, mudah-mudahan kita dapat yang terbaik. Mungkin nanti Menteri Agama perlu pimpin doa khusus,” ucap Prabowo sambil tersenyum.
Kebijakan menurunkan biaya dan memperpendek masa tunggu haji menjadi bagian dari visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menghadirkan birokrasi yang efisien, bersih, dan berpihak kepada rakyat.
Baca juga: Arab Saudi Perluas Layanan Makkah Route, Embarkasi Makassar Jadi Sorotan Baru Jamaah Timur Indonesia
Dengan langkah-langkah konkret seperti pembentukan Kementerian Haji dan diplomasi strategis dengan Arab Saudi, Prabowo berupaya menjadikan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga cerminan martabat bangsa di kancah dunia Islam.
“Haji adalah urusan ibadah, tapi juga soal pelayanan, kepercayaan, dan kehormatan bangsa. Karena itu, semuanya harus dikelola dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab,” tutup Presiden. (red)
Editor : Redaksi