MERAHPUTIH I JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mulai membuka pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler 1448 H/2027 M pada Selasa (10/11). Jemaah yang masuk dalam alokasi kuota keberangkatan diminta segera menyelesaikan pembayaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj, Nurchalis, mengingatkan calon jemaah agar tidak menunda pelunasan. Selain menyiapkan dana, jemaah juga harus memastikan persyaratan administrasi dan kesehatan telah terpenuhi.
Baca juga: Bandara Dhoho Kediri Layani 9.641 Calon Haji pada Musim Haji 2027
"Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai besok, Selasa 10 November 2026. Kami mengimbau seluruh jemaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, melakukan pemeriksaan kesehatan guna memenuhi syarat istitaah kesehatan, serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif," kata Nurchalis di Jakarta, Senin (9/11).
Pelunasan tahun ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 10 November hingga 10 Desember 2026, setiap hari kerja pukul 08.00–15.00 WIB.
Prioritas tahap pertama diberikan kepada jemaah lunas tunda yang belum berangkat, jemaah dalam alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan, serta calon jemaah lanjut usia.
Adapun tahap kedua dijadwalkan pada 16–31 Desember 2026 apabila masih tersedia sisa kuota. Kesempatan ini diberikan kepada jemaah yang gagal melunasi akibat gangguan sistem, pendamping lansia, jemaah disabilitas beserta pendamping, jemaah yang terpisah mahram atau keluarga, jemaah cadangan sebesar 50 persen, serta pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Menurut Nurchalis, pembagian tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kuota haji di setiap daerah terserap secara optimal. Mekanisme ini juga memberikan kesempatan kepada jemaah yang membutuhkan pendampingan khusus agar tetap bisa berangkat bersama keluarga.
Pada musim haji 2027, pemerintah menetapkan kuota haji reguler sebanyak 203.320 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 191.419 kuota jemaah tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lansia, 871 kuota pembimbing KBIHU, dan 864 kuota Petugas Haji Daerah.
Dari sisi pembiayaan, setiap jemaah memperoleh subsidi nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) rata-rata Rp43.817.526,35 serta dukungan pemerintah sebesar Rp3,2 juta.
Baca juga: Kemenhaj Buka Pelunasan Haji Khusus 2027 Mulai 6 November, Ini Jadwal dan Ketentuannya
Setelah memperhitungkan subsidi tersebut, besaran Bipih yang harus dibayarkan berbeda sesuai embarkasi. Untuk embarkasi Surabaya dan Dhoho, biaya pelunasan ditetapkan sebesar Rp58.146.279 per jemaah.
Sementara itu, Bipih embarkasi lainnya meliputi Aceh Rp43.695.779, Medan Rp44.020.279, Padang Rp44.148.779, Balikpapan Rp49.891.779, Banjarmasin Rp50.128.779, Lombok Rp50.366.779, Batam Rp51.531.279, Palembang Rp52.161.279, Solo dan Yogyakarta Rp52.710.779, Jakarta Rp53.543.779, Kertajati Rp55.101.279, serta Makassar Rp55.428.465.
Kemenhaj juga menetapkan sejumlah persyaratan bagi jemaah yang berhak melunasi. Di antaranya, terdaftar aktif dalam SISKOHAT, berusia minimal 16 tahun per 10 April 2027, memiliki kepesertaan JKN aktif, memenuhi ketentuan istitaah kesehatan, serta belum pernah berhaji atau telah menjalankan ibadah haji minimal 18 tahun sebelumnya.
Khusus prioritas lansia, calon jemaah harus berusia minimal 65 tahun per 10 April 2027 dan telah mendaftar sebelum 10 April 2022.
Baca juga: Seleksi Petugas Haji Daerah 2027 Dibuka, Kemenhaj Tegaskan Proses Harus Transparan
Pembayaran dapat dilakukan melalui bank penerima setoran (BPS) Bipih tempat jemaah menyetorkan dana awal atau bank pengganti. Nominal yang dibayarkan merupakan besaran Bipih sesuai embarkasi setelah dikurangi setoran awal dan saldo rekening virtual.
Transaksi bisa dilakukan melalui layanan non-teller, seperti ATM dan mobile banking. Bagi wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan atau banking blankspot, pembayaran dapat difasilitasi melalui kas keliling.
Setelah pembayaran berhasil, jemaah wajib menyerahkan bukti pelunasan ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota sesuai domisili.
Nurchalis berharap seluruh jemaah yang masuk kuota keberangkatan memanfaatkan waktu pelunasan dengan baik. Ketepatan pembayaran dan penyelesaian administrasi diperlukan agar proses pemberkasan dokumen perjalanan hingga pemberangkatan kelompok terbang (kloter) dapat berjalan tertib dan tepat waktu.(red)
Editor : Redaksi