Menhaj Pantau Pelunasan Haji di Surabaya, 9.790 Jemaah Jatim Sudah Melunasi

harianmerahputih.id
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, turun langsung memantau pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1448 H/2027 M di Bank Jatim Syariah, Surabaya, Jumat (20/11/2026)

MERAHPUTIH I SURABAYA – Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, turun langsung memantau pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1448 H/2027 M di Bank Jatim Syariah, Surabaya, Jumat (20/11/2026). Pemantauan dilakukan untuk memastikan pelayanan perbankan berjalan lancar dan tidak menyulitkan calon jemaah.

Data per 20 November 2026 mencatat, sebanyak 9.790 dari 42.051 jemaah haji Jawa Timur atau sekitar 23,28 persen telah menyelesaikan pelunasan. Layanan tersebut menjangkau 33 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Baca juga: Kemenhaj Kejar Pelunasan Haji 2027, Daerah Diminta Aktif Jemput Bola

Sejumlah daerah menunjukkan progres tinggi, di antaranya Ngawi sebesar 41,81 persen, Pacitan 40,51 persen, dan Bojonegoro 40,48 persen.

Dalam kunjungannya, Irfan Yusuf tidak hanya memeriksa mekanisme pelayanan, tetapi juga berdialog dengan jemaah terkait proses pemeriksaan kesehatan atau istithaah. Salah seorang jemaah mengaku seluruh tahapan pemeriksaan berjalan lancar dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan.

Baca juga: Kemenhaj Tertibkan Travel Haji dan Umrah, 50 Persen PPIU Tak Aktif

Menhaj menegaskan, proses persiapan keberangkatan haji harus memberikan kemudahan serta kepastian bagi masyarakat. Karena itu, pelayanan pelunasan perlu diawasi agar tidak muncul kendala yang membebani jemaah.

“Kita ingin memastikan jemaah mendapatkan pelayanan yang baik. Proses pelunasan harus berjalan lancar, mudah, dan tidak menyulitkan jemaah,” tegasnya.

Baca juga: Pelunasan Haji Reguler 2027 Dibuka, Ini Jadwal dan Besaran Biayanya

Menhaj juga berkoordinasi dengan Bank Jatim Syariah untuk memastikan kesiapan layanan selama masa pelunasan. Menurutnya, kelancaran penyelenggaraan haji membutuhkan sinergi seluruh pihak, termasuk perbankan.

Pemantauan tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Haji dan Umrah mengawal persiapan ibadah haji 2027 agar berlangsung tertib, transparan, dan mengutamakan kepentingan jemaah.(red)

Editor : Redaksi

Politik
Berita Populer
Berita Terbaru