Kemhan Rombak Pola Pelatihan SPPI, Latihan Bergaya Militer Dikurangi Usai Lima Peserta Meninggal

MERAHPUTIH I JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang disiapkan untuk mencetak calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Evaluasi dilakukan setelah lima peserta meninggal dunia selama mengikuti rangkaian pelatihan.

Perubahan yang dilakukan tidak hanya menyentuh aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga konsep dasar pembinaan peserta. Kemhan memastikan pendekatan pelatihan akan lebih menyesuaikan karakter peserta yang merupakan warga sipil dan dipersiapkan sebagai calon manajer koperasi, bukan prajurit militer.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait menyampaikan belasungkawa atas wafatnya lima peserta SPPI. Ia menegaskan peristiwa tersebut menjadi perhatian serius pemerintah dalam menyempurnakan pelaksanaan program.

"Kami juga menghormati masukan dari DPR, Komnas HAM, maupun berbagai pihak sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program," ujar Rico, Senin (29/6).

Menurut Rico, salah satu perubahan mendasar adalah penyesuaian istilah kegiatan pelatihan. Jika sebelumnya dikenal sebagai latihan dasar militer (Latsarmil), kini program tersebut berganti menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial.

Perubahan nomenklatur itu, kata dia, bertujuan menghilangkan persepsi bahwa peserta dipersiapkan menjadi personel militer ataupun Komponen Cadangan. Fokus utama program diarahkan pada pembentukan karakter kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam mengelola koperasi desa maupun kampung nelayan.

"Hal ini untuk memperjelas bahwa tujuan program bukan membentuk peserta menjadi prajurit atau Komponen Cadangan, melainkan membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial sebagai calon pengelola KDKMP maupun KNMP," jelasnya.

Selain mengubah pendekatan, Kemhan juga melakukan penyesuaian terhadap materi latihan. Berbagai aktivitas yang selama ini identik dengan pendidikan militer akan dikurangi, bahkan dihilangkan apabila tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas peserta setelah menyelesaikan program.

Materi teknis dan taktis militer, termasuk latihan menembak maupun bentuk latihan serupa, tidak lagi menjadi prioritas dalam pembekalan. Sebaliknya, pelatihan akan lebih diarahkan pada penguatan kapasitas kepemimpinan, kemampuan mengelola organisasi, membangun kerja sama tim, serta penguatan wawasan kebangsaan.

Kemhan juga mengurangi intensitas aktivitas fisik. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang peserta yang berasal dari kalangan sipil dengan kondisi fisik yang beragam.

"Intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil," kata Rico.

Tak hanya dari sisi materi, evaluasi juga menyasar sistem pengawasan kesehatan peserta. Kemhan memperkuat mekanisme pemeriksaan kesehatan sejak awal pelatihan hingga pemantauan rutin selama kegiatan berlangsung.

Setiap peserta akan menjalani profiling kesehatan yang lebih komprehensif, pemeriksaan berkala, serta pemantauan kondisi fisik harian. Di sisi lain, keberadaan tenaga kesehatan di setiap satuan pendidikan juga diperkuat agar dapat memberikan penanganan cepat apabila ditemukan gangguan kesehatan.

Kemhan juga menyiapkan sistem rujukan yang lebih responsif ke fasilitas kesehatan apabila kondisi peserta membutuhkan penanganan medis lanjutan.

Peserta yang diketahui memiliki riwayat penyakit atau faktor risiko tertentu akan mendapatkan penandaan khusus. Dengan demikian, penyelenggara dapat menyesuaikan beban aktivitas fisik sehingga tidak membahayakan kondisi kesehatannya.

Rico menegaskan bahwa keselamatan peserta kini menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan program SPPI.

Menurutnya, pemerintah tetap mempertahankan substansi pembinaan berupa penanaman nilai bela negara, disiplin, kepemimpinan, karakter, dan kemampuan manajerial. Namun, metode pelaksanaannya akan dibuat lebih adaptif, edukatif, serta sesuai dengan karakter peserta sebagai warga sipil.

"Esensi pembinaan tetap dijaga, yaitu bela negara, disiplin, karakter, kepemimpinan, dan kesiapan manajerial, namun metode pelaksanaannya dibuat lebih adaptif, edukatif, dan sesuai dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil," tegas Rico.

Evaluasi tersebut diharapkan menjadi langkah perbaikan agar Program SPPI tetap mampu mencetak sumber daya manusia yang siap mengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih secara profesional, tanpa mengabaikan aspek keselamatan, kesehatan, dan hak-hak peserta selama mengikuti proses pembekalan.(red)

Editor : Redaksi