MERAHPUTIH I SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya terus memperluas jejaring kolaborasi dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Kali ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membuka ruang sinergi dengan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (ABP-PTSI) Jawa Timur dalam audiensi yang digelar di rumah dinas wali kota, Sabtu (24/1/2026).
Audiensi tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan visi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam menjawab persoalan pendidikan, kemiskinan, hingga peningkatan kesejahteraan warga Kota Pahlawan. Hadir mendampingi Wali Kota Eri, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya Herry Purwadi, Kepala Bidang Kepemudaan Disbudporapar Erringgo Perkasa, serta perwakilan PTS yang tergabung dalam ABP-PTSI Jatim.
Baca juga: Pemkot Surabaya Perketat Beasiswa Pemuda Tangguh 2026, Mahasiswa Mampu Dicoret
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Eri menegaskan bahwa peran perguruan tinggi swasta tidak kalah strategis dibanding perguruan tinggi negeri dalam mendorong kemajuan kota. Menurutnya, kualitas pendidikan menjadi kunci dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus kesejahteraan masyarakat.
“Pergerakan kota itu tidak hanya bergantung pada perguruan tinggi negeri saja. Perguruan tinggi swasta juga sangat menentukan bagaimana sebuah kota meningkatkan IPM dan kesejahteraan warganya,” ujar Eri Cahyadi.
Ia bahkan membayangkan sebuah skema kolaborasi besar, di mana kampus-kampus turun langsung ke tingkat rukun warga (RW) untuk menyelesaikan persoalan sosial secara konkret. Sinergi antara Pemkot Surabaya dan PTS diyakini mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan kota.
Lebih lanjut, Eri menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh dilekatkan pada figur wali kota semata, melainkan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta, hingga masyarakat yang memiliki kemampuan lebih.
“Saya ingin menunjukkan bahwa penurunan stunting, kemiskinan, dan gini rasio itu adalah buah dari kerja bersama semua stakeholder. Surabaya ini dibangun bukan karena kapitalis, tetapi karena gotong royong,” tegasnya.
Baca juga: Pemkot Surabaya Mulai Terapkan Parkir Digital di Zona 1
Salah satu bentuk kolaborasi konkret yang dibahas adalah sinkronisasi data mahasiswa perguruan tinggi swasta yang berasal dari keluarga miskin Desil 1 hingga Desil 5. Dari hasil sinkronisasi tersebut, Pemkot Surabaya akan memberikan bantuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Bantuan ini tidak hanya untuk mahasiswa baru, tetapi juga mahasiswa yang sudah kuliah dan selama ini kesulitan membayar UKT. Selama masuk Desil 1-5, akan kita tutup UKT-nya,” jelas Eri.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menggerakkan program “Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana” di Kota Surabaya, sekaligus memberi harapan nyata bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat menyelesaikan pendidikan tinggi.
Ketua ABP-PTSI Jawa Timur, Dr. Budi Endarto, SH., M.HUM, menilai langkah Pemkot Surabaya sebagai terobosan berani dan progresif. Menurutnya, selama ini banyak mahasiswa dari keluarga miskin justru menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta, namun belum sepenuhnya tersentuh bantuan yang tepat sasaran.
Baca juga: Cahyo Harjo Prakoso Nilai Becak Listrik Jadi Instrumen Pengentasan Kemiskinan Pekerja Informal
“Ini bisa menjadi gerakan yang revolusioner. Yang selama ini tidak tepat sasaran menjadi tepat sasaran. Dan faktanya, mahasiswa dari keluarga miskin Desil 1-5 itu banyak di PTS,” ungkap Budi.
Ia berharap, bantuan pendidikan dari Pemkot Surabaya benar-benar mampu mencapai target peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi. Perguruan tinggi swasta, lanjutnya, siap berkontribusi dan mengawal agar program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana dapat berjalan optimal.
“PTS siap mengambil peran dan memastikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan juga tumbuh dari perguruan tinggi swasta,” pungkasnya.(sub)
Editor : Redaksi