MERAHPUTIH I JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan perubahan mendasar terhadap pola pelatihan bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diproyeksikan menjadi calon pengelola atau manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Salah satu perubahan paling mencolok adalah dihapusnya materi latihan menembak dari kurikulum pelatihan.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program latihan dasar kemiliteran (latsarmil) yang sebelumnya diterapkan kepada peserta SPPI. Sebagai penggantinya, Kemhan kini menerapkan skema baru berupa Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial, dengan materi yang lebih relevan terhadap tugas peserta sebagai pengelola koperasi.
Baca juga: Kemhan Rombak Pola Pelatihan SPPI, Latihan Bergaya Militer Dikurangi Usai Lima Peserta Meninggal
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan penyesuaian dilakukan agar orientasi pelatihan lebih menitikberatkan pada penguatan kapasitas kepemimpinan dan kemampuan mengelola organisasi dibandingkan aspek kemiliteran.
"Dengan penyesuaian tersebut, kegiatan yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak tidak lagi menjadi bagian dari pelaksanaan latihan saat ini," ujar Rico saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (29/6).
Perubahan tersebut menandai bergesernya paradigma pelatihan SPPI. Jika sebelumnya peserta memperoleh materi layaknya latihan dasar kemiliteran, kini pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan pembentukan karakter, disiplin, wawasan kebangsaan, serta kompetensi manajerial yang dibutuhkan dalam mengelola koperasi.
Menurut Rico, nama program, sistem pembelajaran, hingga materi pelatihan juga mengalami pembaruan sebagai bagian dari hasil evaluasi internal Kemhan.
Pelatihan yang baru dirancang agar peserta memiliki bekal kepemimpinan yang kuat, memahami semangat bela negara, sekaligus mampu menjalankan fungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui koperasi.
Baca juga: KDKMP Jatim Dikebut, 530 Gerai Sudah Beroperasi, Pemprov Pastikan Harga Sembako Sesuai HET
"Fokus pelatihan nantinya akan menekankan pada nilai kedisiplinan, kepemimpinan, hingga wawasan kebangsaan serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola koperasi," katanya.
Selain melakukan penyederhanaan materi yang berkaitan dengan latihan militer, Kemhan juga memperkuat aspek pengawasan kesehatan peserta selama mengikuti pendidikan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh rangkaian pelatihan berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan kondisi fisik masing-masing peserta. Pemeriksaan kesehatan serta pemantauan kondisi peserta akan menjadi perhatian lebih besar dibandingkan pelaksanaan program sebelumnya.
Evaluasi terhadap pelatihan SPPI dilakukan setelah program latihan dasar kemiliteran menjadi sorotan publik akibat meninggalnya lima peserta saat mengikuti pendidikan di satuan pendidikan TNI.
Baca juga: Operasional Koperasi Merah Putih di Jatim Baru 11,7 Persen, Kendala Lahan Jadi Tantangan Serius
Kelima peserta dilaporkan meninggal dunia akibat kondisi kesehatan yang berbeda-beda, mulai dari heat stroke, tuberkulosis, hingga henti jantung. Peristiwa tersebut memicu evaluasi menyeluruh terhadap pola pelatihan, khususnya mengenai kesesuaian materi latihan dengan profil peserta yang berasal dari kalangan sarjana sipil.
Merespons kejadian itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memerintahkan evaluasi total terhadap penyelenggaraan latsarmil bagi calon manajer Koperasi Merah Putih. Hasil evaluasi kemudian melahirkan kebijakan baru yang menghapus sejumlah materi bercorak kemiliteran, termasuk latihan menembak.
Kebijakan ini sekaligus menunjukkan bahwa orientasi pembinaan peserta SPPI kini diarahkan untuk mendukung program penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Dengan bekal kepemimpinan, disiplin, wawasan kebangsaan, dan kemampuan manajerial, para peserta diharapkan mampu menjadi pengelola koperasi yang profesional tanpa harus menjalani pelatihan teknis militer yang tidak berkaitan langsung dengan tugas mereka.(red)
Editor : Redaksi